KABUPATEN MALANG, ekonomiterkini.voiceofjatim.com/ – Dalam rangka studi komparatif dan penguatan sistem informasi publik, Komisi A DPRD Kota Malang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang pada Rabu (1/5/2025). Fokus utama dalam pertemuan ini adalah strategi efisiensi anggaran dan peningkatan literasi digital masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menekankan…

Continue Reading

VOJ – DPRD Kota Malang menyoroti usulan penyertaan modal Rp 7 miliar per tahun untuk BPR Tugu Artha Sejahtera yang diajukan Pemkot Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pengalokasian dana ini harus disertai transparansi yang jelas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. “Kami ingin tahu bagaimana mekanisme pencairannya, siapa yang…

Continue Reading

VOJ – Pemkot Malang mengajukan usulan penyertaan modal sebesar Rp 7 miliar per tahun untuk BPR Tugu Artha Sejahtera. Namun, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pencairan dana ini akan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah agar tidak membebani anggaran. “Kami ajukan, tapi bukan berarti langsung disetujui. Harus ada evaluasi lebih dulu, melihat bagaimana kondisi keuangan…

Continue Reading

VOJ – DPRD Kota Malang menyoroti banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang belum memiliki Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai regulasi teknis. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendesak pemerintah kota (Pemkot) segera menerbitkan aturan turunan agar kebijakan bisa berjalan optimal. Menurut Amithya, tanpa Perwal, sejumlah Perda tidak dapat diterapkan secara efektif. Salah satu contoh adalah…

Continue Reading

VOJ – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan bahwa proyek pembangunan drainase di kawasan Soekarno-Hatta (Suhat) tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, bahwa pohon-pohon di sepanjang jalur proyek akan dijaga, dengan penebangan seminimal mungkin. Hal ini disampaikan Wahyu saat meninjau lokasi bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, serta jajaran perangkat daerah…

Continue Reading

VOJ – DPRD Kota Malang menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi parkir masih memerlukan kajian lebih dalam sebelum disahkan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa pihaknya akan menelaah dampak regulasi ini terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang akan terkena kebijakan pajak daerah. “Urgensinya memang tinggi, tapi kami…

Continue Reading

VOJ – Pemkot Malang menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta pengelolaan perparkiran dilakukan demi menyesuaikan kebijakan pusat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa perubahan aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. “Kami tidak ingin ada aturan yang tumpang tindih.…

Continue Reading