Category: Hukum
-

Ketua Komisi D DPRD Malang Sesalkan Aksi Demo Ricuh, Aset Pemkot Jadi Korban
KOTA MALANG, ekonomiterkini.voiceofjatim.com/ – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang awalnya bertujuan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI justru berujung rusuh. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menyayangkan tindakan anarkis yang terjadi hingga mengakibatkan sejumlah kerusakan pada fasilitas milik Pemerintah Kota Malang. Demo yang berlangsung pada Minggu malam (23/03/2025) di depan kantor DPRD Kota Malang…
-

Polresta Malang Kota Ungkap 41 Kasus di Operasi Pekat Semeru 2025, Ribuan Botol Miras Dimusnahkan
VOJ – Polresta Malang Kota menuntaskan Operasi Pekat Semeru 2025 dengan hasil yang cukup mencolok. Selama operasi berlangsung dari 26 Februari hingga 9 Maret 2025, total ada 41 kasus yang diungkap dengan 53 tersangka diamankan. Tak hanya itu, ribuan botol minuman keras (miras) juga dimusnahkan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono, dalam konferensi pers di…
-

Erick Thohir Tanggapi Dugaan Korupsi Rp193,7 Triliun di Pertamina: “Kita Gak Kecolongan!”
VOJ – Menteri BUMN, Erick Thohir akhirnya buka suara soal dugaan korupsi di Pertamina yang bikin geger. Kasus ini diduga merugikan negara sampai Rp193,7 triliun! Namun, Erick menegaskan kalau pihaknya gak kecolongan dalam pengawasan. “Kita sudah punya sistem pengawasan yang ketat, tapi memang praktik korupsi ini dilakukan dengan modus yang sangat kompleks,” kata Erick dalam…
-

Revisi UU TNI Bisa Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI, PSKP UGM Soroti Perluasan Peran Militer di Jabatan Sipil
VOJ – Pemerintah kembali disorot terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dianggap bisa membuka peluang lebih besar bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan di sektor sipil. Salah satu contoh yang menuai kontroversi adalah pengangkatan Perwira Tinggi TNI AD, Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama Bulog. Keputusan ini…
-

Pandangan Pakar: Menakar RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum
VOJ – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali menjadi sorotan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah bertajuk “Menata Ulang Sistem Penegakan Hukum: Tantangan dan Harapan” yang digelar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) pada Selasa (18/2/2025). Dua ahli, yakni pakar hukum pidana Prof. I Nyoman Nurjaya dan ahli kebijakan publik Andy…
-

Kompolnas: Polri di Bawah Kemendagri Tidak Sejalan dengan Konstitusi
VOJ – Komisaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menegaskan bahwa wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak sejalan dengan konstitusi dan berpotensi mengancam profesionalisme serta independensi Polri. Anam juga menekankan bahwa posisi ideal Polri adalah sebagai alat negara di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Menurutnya, penempatan Polri di…
-

Polresta Sidoarjo Ungkap Sindikat Pengoplosan LPG Subsidi, 5 Tersangka Diamankan
VOJ – Satreskrim Polresta Sidoarjo Polda Jatim berhasil membongkar sindikat pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi 12 kg. Kasus ini terungkap berkat laporan dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di dua lokasi di Sidoarjo, tepatnya di sebuah gudang di Desa Sepande dan di Jalan Jenggolo. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian…
-

Polemik RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP: Perluasan Kewenangan atau Ketimpangan?
VOJ– Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama akademisi. Isu utama yang mencuat adalah keseimbangan kewenangan antara lembaga penegak hukum serta dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Ahli Hukum Administrasi Negara, Sudarsono, menyoroti perlunya keseimbangan kewenangan dalam revisi ini. Menurutnya, RUU KUHAP…
You May Have Missed














